Foto: Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta – Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR, membuka informasi tentang pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite. Menurut catatan, 80% pengguna BBM Pertalite adalah orang yang mampu.
BBM Pertalite, yang merupakan salah satu jenis BBM dengan oktan rendah dari Pertamina, umumnya dipilih karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan BBM premium seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi berbagai kalangan pengguna kendaraan di Indonesia, termasuk mereka yang ingin menghemat biaya bahan bakar.
Bahkan menurut eddy, tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati BBM subsidi, kendaraannya lebih dari satu. “Mereka tidak dalam daftar penerima subsidi, tidak juga masuk kategori UMKM, bukan angkot, atau ojek, dan lain-lain,” ungkap Eddy dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Menurut Eddy, masalah dalam penyaluran subsidi BBM adalah bahwa subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang sudah jelas termasuk dalam kategori tidak mampu dan ekonomi lemah, yang termasuk dalam DTKS serta UMKM.
Secara rinci, Eddy menyebut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) 2020 menunjukkan, desil 1-4 (empat kelompok
masyarakat termiskin) menikmati hanya 20,7% Pertalite, sedangkan desil 5-10 (terkaya) mengonsumsi 79,3%. Selain itu, laporan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), tercatat bahwa 40% dari subsidi BBM di Indonesia justru dinikmati oleh 20% rumah tangga terkaya.
Sebaliknya, Eddy menyatakan bahwa tidak ada mekanisme pendistribusian tertutup untuk Solar dan Pertalite, sehingga semua orang dapat membeli BBM bersubsidi tersebut, termasuk orang kaya dan mampu. Menurutnya, kompensasi untuk Solar dan Pertalite hanya mencapai Rp 163 triliun pada tahun ini.
“Estimasi penghematan APBN jika subsidi dilakukan tepat sasaran adalah Rp 130 Triliun. Penghematan itu bisa digunakan untuk program-program percepatan pembangunan maupun menambah secara signifikan bantuan sosial untuk warga tidak mampu,” kata Eddy.
Selain itu, catatan yang dibuat oleh Energy Watch pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penghematan subsidi BBM 100 triliun dapat menghasilkan beasiswa untuk 8,3 juta siswa, membangun 40 ribu sekolah, dan mendirikan 20 ribu puskesmas.
(Sumber Berita CNBC Indonesia)
