Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan sambutan pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Daerah Istimewa Yogyakarta di Mal Pakuwon, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu (7/8/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)
Yogyakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa keuangan dan ekonomi syariah inklusif, artinya tidak terbatas pada umat Islam.
“Ekonomi syariah dan keuangan syariah adalah bersifat inklusif tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat sebagai suatu sistem yang ‘rahmatan lil alamin’ yaitu untuk kebaikan seluruhnya,” kata Wapres saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Daerah Istimewa Yogyakarta di Mal Pakuwon Sleman, DI Yogyakarta, Rabu.
Dia menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib diterapkan bagi umat Islam karena syariah mencakup muamalah dan akidah serta ibadah.
Dia berkata, “Ini harus menjadi bagian yang dilaksanakan secara keseluruhan oleh umat Islam.”
Akibatnya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah sedang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Untuk mengawal program itu, di tingkat pusat telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan di tingkat daerah dibentuk pula Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“(KDEKS) telah dibentuk di 31 provinsi termasuk DIY,” ujar dia.
Ma’ruf percaya bahwa ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang dengan cepat dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan masyarakat Yogyakarta.
Menurut Wapres, pada awal pembentukan KDEKS, provinsi itu bahkan langsung mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 karena tingginya komitmen pemangku kepentingan DIY untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah.
Ma’ruf Amin menyatakan bahwa dia sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan lembaga lainnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta.
Ma’ruf mengatakan bahwa lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta didukung oleh bidang-bidang yang sejalan dengan bidang-bidang utama rantai nilai halal, seperti industri pengolahan, pertanian, makanan, dan akomodasi.
Selain itu, pariwisata dan pendidikan tinggi menyumbang hingga 60 persen dari ekonomi provinsi. Ini membuat Yogyakarta unik sebagai kota pelajar, tempat wisata warisan budaya, dan pusat UMKM produktif.
“Saya meyakini berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata dia.
Sumber Antaranews
