Rumah Sakit Medistra, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Jakarta – Surat yang ditulis oleh DR.dr. Diani Kartini SpB, subsp.Onk(K) kepada Manajemen Rumah Sakit Medistra menjadi viral di media sosial, menimbulkan spekulasi bahwa Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan akan membatasi pegawainya untuk mengenakan hijab.
Dokter Diani menanyakan kebijakan rumah sakit tentang jilbab saat pegawainya diwawancarai oleh RS pada 29 Agustus 2024. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada tenaga medis selama wawancara adalah apakah mereka bersedia membuka hijab mereka jika mereka diizinkan untuk bekerja di rumah sakit tersebut.
Dokter Diani adalah dokter spesialis di rumah sakit tersebut, tetapi dia sekarang mengundurkan diri.
Achmad Yani, Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, meminta agar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta segera menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan etika oleh manajemen Rumah Sakit Medistra Jakarta.
Di era terbuka saat ini, menurut Yani, sudah tidak pantas lagi bagi berbagai pihak untuk melakukan hal-hal yang dapat melanggar dan menghalangi hak asasi seseorang untuk menganut keyakinannya.
“Jangan coba-coba berbuat sesuatu yang melanggar dan membatasi orang untuk menjalankan keyakinannya, apalagi sampai ada dugaan aturan untuk melepas hijab di tempat bekerja. Jika ada, ini jelas pelanggaran HAM dan harus ditindak tegas,” kata Yani dalam keterangannya, Minggu (1/9).
Yani juga mendorong Dinas Kesehatan Jakarta agar segera melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM tersebut.
“Saya harap Dinkes DKI Jakarta bisa segera bertindak, kita wajib melindungi hak tenaga medis yang ada di Jakarta,” ucapnya.
Selain itu, Yani meminta manajemen Rumah Sakit Medistra untuk segera memberikan klarifikasi mengenai spekulasi bahwa tenaga medis dilarang mengenakan hijab.
Menurutnya, pihak rumah sakit juga harus segera memberikan klarifikasi tentang masalah tersebut karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain itu, ia juga membuka kanal aspirasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika ada tindakan-tindakan serupa.
“Jangan ada warga Jakarta yang ragu. Silakan laporkan ke kami. Sebagai wakil rakyat Jakarta, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan berjuang membela hak rakyat,” katanya.
RS Medistra minta maaf
RS Medistra menyampaikan permohonan maaf soal masalah ini. Pihak menajemen saat ini sedang melakukan penyelidikan.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah seorang kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen,” kata Direktur RS Medistra Dr. Agung Budisatria, MM, FISQua dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Senin (2/9).
Agung menyatakan bahwa RS Medistra terbuka untuk semua orang yang ingin bekerja sama untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi, sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak,” tandasnya.
Kabar tersebut memang viral di media sosial, dan situasi ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Berita tentang RS Medistra yang diduga membatasi pegawai untuk menggunakan jilbab bisa mengundang perdebatan terkait kebijakan institusi dan hak-hak individu.
Sumber Kumparan
