Anggota parlemen melakukan tarian haka
Jakarta – Pada Kamis, 14 November 2024, anggota Te Pati Maori, Hana Rawhiti Maipi Clarke melakukan tarian Maori tradisional, Haka, sebagai bentuk protes terhadap RUU kontroversial yang berusaha mengubah definisi Perjanjian Waitangi. Aksi ini menciptakan ketegangan di sidang Parlemen Selandia Baru, yang membuat suasana menjadi semakin panas. Tindakan Maipi Clarke menyebabkan sidang dihentikan sementara, dan ia bahkan harus dikeluarkan dari ruang sidang akibat protes tersebut.
Menurut laporan dari Associated Press pada Senin, 18 November 2024, Maipi Clarke melaksanakan tarian Haka tersebut selama debat berlangsung, dan aksinya itu diikuti oleh sejumlah anggota parlemen dari pihak oposisi. Protes ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap perubahan yang diusulkan dalam RUU tersebut dan menunjukkan bagaimana budaya Maori tetap menjadi bagian integral dari diskusi politik di Selandia Baru.
Tindakan keras di Parlemen Selandia Baru diambil sebagai respons terhadap RUU yang dianggap melemahkan hak-hak masyarakat Maori. Situasi semakin tidak terkendali, dan akhirnya ketua parlemen memutuskan untuk menghentikan debat demi meredakan ketegangan. RUU tersebut berkaitan dengan Perjanjian Waitangi, yang ditandatangani antara suku Maori dan Kerajaan Inggris pada tahun 1840. Perjanjian ini merupakan dokumen krusial yang menjanjikan perlindungan hak-hak Maori atas tanah dan kepentingan mereka sebagai imbalan atas pengalihan otoritas kepada Inggris.
RUU baru yang diperjuangkan oleh pemimpin Partai ACT, David Seymour, berupaya untuk memberikan hak-hak yang tercantum dalam Perjanjian Waitangi kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada masyarakat Maori. Pendekatan ini mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan, yang khawatir bahwa langkah tersebut akan mengikis perlindungan hak-hak masyarakat Maori yang telah ada selama ini. Menurut mereka, RUU ini dapat merusak landasan dari perjanjian yang telah disepakati dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan komunitas Maori.
Protes yang dilakukan oleh anggota Te Pati Maori Hana Rawhiti Maipi Clarke melalui tarian Haka mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap perubahan yang diusulkan dalam RUU tersebut. Aksi ini tidak hanya menunjukkan semangat perlawanan, tetapi juga menyoroti pentingnya menjaga hak-hak masyarakat Maori dalam konteks politik yang terus berkembang. Selandia Baru kini dihadapkan pada tantangan untuk menemukan keseimbangan antara hak-hak masyarakat Maori dan aspirasi seluruh warganya dalam kerangka hukum yang adil.
Pertunjukan kebudayaan Suku Maori Selandia Baru.
Meskipun hanya mendapat dukungan dari sejumlah anggota parlemen, RUU yang kontroversial ini berhasil melewati pemungutan suara pertama. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa rencana tersebut dapat memicu perselisihan rasial dan mengancam stabilitas konstitusional di Selandia Baru. Sebagai bentuk protes, ribuan warga turun ke jalan untuk menentang RUU ini, mengungkapkan kekhawatiran bahwa hak-hak suku Maori akan terancam jika undang-undang ini disahkan.
Sejak ditandatangani, Perjanjian Waitangi telah menjadi sumber perselisihan yang kompleks. Perbedaan interpretasi teks dalam bahasa Inggris dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah telah menyebabkan kehilangan tanah, budaya, dan bahasa bagi masyarakat Maori. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Selandia Baru berupaya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dengan menyelesaikan sengketa tanah dan mempromosikan pelestarian bahasa Maori. Namun, tantangan dalam mencapai keadilan bagi masyarakat Maori masih tetap ada.
David Seymour, pemimpin Partai ACT, berpendapat bahwa RUU baru ini perlu menjelaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Waitangi agar tidak menimbulkan kebingungan di masa depan. Ia percaya bahwa penjelasan yang jelas akan membantu mencegah konflik lebih lanjut dan memastikan bahwa hak-hak semua warga negara, termasuk masyarakat Maori, dihormati. Di tengah perdebatan yang terus berlanjut, Selandia Baru harus menemukan solusi yang dapat menjembatani kepentingan semua pihak dan menjaga harmoni sosial.
Ketegangan yang terjadi saat ini menandai babak baru dalam sejarah panjang perjuangan masyarakat Maori untuk mempertahankan hak-hak mereka dan melestarikan warisan Perjanjian Waitangi. Aksi protes yang masif dan perdebatan yang berlangsung di parlemen menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap upaya yang dianggap akan merugikan hak-hak suku Maori. Dalam konteks ini, masyarakat Maori berkomitmen untuk terus berjuang demi keadilan dan pengakuan atas hak-hak mereka.
( Sumber : viva.co.id )
