Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Jakarta – Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid, mengonfirmasi bahwa ia telah dipanggil oleh Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, di kediamannya yang terletak di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Meutya menjelaskan bahwa kedatangannya ke Hambalang adalah untuk menjalin komunikasi, mengingat Prabowo adalah mitra dari Komisi I DPR RI. Diketahui bahwa Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI untuk periode 2019-2024, sehingga pertemuan ini memiliki makna penting dalam konteks kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif.
“Kalau dengan beliau, beliau kan mitra. Presiden terpilih sekaligus juga mitra Komisi I. Kami kemarin kan baru menyelesaikan lima undang-undang bersama beliau, jadi ya seputar tugas-tugas Komisi I,” kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membahas urusan menteri. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas atau peran dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meutya menekankan bahwa fokus utama pertemuannya adalah untuk memperkuat hubungan kerja antara Komisi I DPR RI dan pemerintah, serta menjalin komunikasi yang baik demi kepentingan rakyat. Dengan demikian, ia ingin menghindari spekulasi yang mungkin muncul terkait perannya dalam penentuan menteri di kabinet mendatang.
“Belum ada, dan saya kan enggak terlibat dalam pembahasan menteri,” katanya.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terjebak dalam spekulasi mengenai posisi yang mungkin diisi dalam kabinet mendatang, mengingat itu adalah wewenang penuh presiden terpilih.
Dengan pernyataan ini, Meutya ingin menegaskan pentingnya menghormati proses dan keputusan yang diambil oleh presiden dalam pembentukan kabinet. Ia berharap agar semua pihak dapat memahami bahwa keputusan tersebut harus berdasarkan pertimbangan yang matang demi kepentingan negara.
“Itu prerogatif presiden, jangan diduga-duga. Kita tunggu saja nanti,” ujarnya.
( Sumber : viva.co.id )
