Teguh Haryono dan Farida Hidayati, calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro
Jakarta – Teguh Haryono, yang lebih dikenal sebagai ‘Mas Teguh’, kini menjadi pusat perhatian setelah insiden kontroversial dalam debat calon Bupati Bojonegoro. Calon dari Partai Demokratik Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terlibat dalam kericuhan yang mengakibatkan debat yang berlangsung pada 19 Oktober 2024 di Hotel Eastern, Bojonegoro, dihentikan lebih awal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Debat yang seharusnya menjadi momen penting bagi para calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka, berubah menjadi suasana yang tegang. Farida Hidayati, calon Wakil Bupati Bojonegoro, diberikan kesempatan oleh moderator untuk memaparkan rencananya. Namun, ia membuat langkah yang mengejutkan dengan mengundang Teguh untuk naik ke podium bersamanya.
Keputusan Farida ini merujuk pada ketentuan KPU yang memungkinkan pasangan calon untuk tampil secara bersamaan. Dalam penjelasannya, Farida mengutip peraturan KPU nomor 1363 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529, yang mendasari langkahnya. Namun, tindakan tersebut justru memicu reaksi panas dari calon-calon lainnya.
Situasi semakin memanas ketika Mas Teguh mulai berbicara. Penonton dan peserta debat tidak dapat menyembunyikan ketidakpuasan mereka, dan suara gaduh mulai terdengar di seluruh ruangan. KPU, yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran debat, akhirnya terpaksa menghentikan acara lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.
Insiden ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat Bojonegoro. Beberapa pendukung Mas Teguh menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk kolaborasi yang positif, sementara pihak lain mengkritik ketidakdisiplinan dalam mengikuti tata tertib debat.
Dalam konteks politik menjelang Pilkada, insiden ini tentunya akan menjadi bahan perbincangan hangat. Para analis politik memprediksi bahwa kericuhan ini dapat memengaruhi citra Mas Teguh dan Farida dalam pandangan publik, terutama menjelang hari pencoblosan yang semakin dekat.
“Kami satu kesatuan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka saya akan memanggil pasangan saya,” ujar Farida di hadapan moderator dan penonton debat.
Langkah Farida Hidayati yang mengundang Teguh Haryono untuk naik ke podium selama debat calon Bupati Bojonegoro memicu protes keras dari pendukung calon lainnya. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar kesepakatan format debat yang telah ditetapkan, yang seharusnya memberikan kesempatan bagi masing-masing calon untuk menyampaikan visi dan misi secara terpisah. Ketegangan pun meningkat di dalam ruangan saat para pendukung mengungkapkan ketidakpuasan mereka.
Di tengah situasi yang semakin memanas, Mas Teguh tetap berusaha untuk menyampaikan pandangannya. Meskipun suaranya hampir tenggelam oleh keributan yang terjadi, ia bersikeras untuk memaparkan visi-misinya kepada publik. Teguh merasa tidak terima dengan tuduhan bahwa ia telah melanggar aturan debat, dan hal ini semakin memotivasi dirinya untuk menjelaskan posisinya di hadapan para pemilih.
Kekacauan yang terjadi selama debat tersebut menciptakan momen krusial dalam proses pemilihan, di mana fokus tidak hanya tertuju pada visi dan misi, tetapi juga pada bagaimana masing-masing calon menghadapi tekanan dan tantangan. Insiden ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada persepsi publik terhadap Teguh dan Farida, serta pada dinamika politik di Bojonegoro menjelang pemilihan.
Kericuhan semakin memuncak ketika moderator memutuskan untuk menghentikan jalannya debat. “Mohon maaf Bapak, sesuai instruksi, debat tidak akan kita lanjutkan,” ujar moderator sambil mencoba menenangkan suasana.
Namun, Teguh Haryono bereaksi keras. “Apakah salah saya berdiri di sini? Peraturan mana yang saya langgar?” teriaknya, dengan nada protes di tengah suasana yang kacau.
Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro mengambil langkah tegas dengan membubarkan acara debat yang berlangsung. Keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya bentrokan lebih lanjut di antara para pendukung calon, mengingat situasi yang semakin tidak terkendali dan potensi konflik yang dapat muncul. KPU menilai bahwa keselamatan semua pihak adalah prioritas utama dalam menjaga kelancaran proses pemilihan.
( Sumber : viva.co.id )
