Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mengungkapkan bahwa ia telah mendengar informasi mengenai pengiriman Surat Presiden (Surpres) oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Pimpinan DPR RI. Surat tersebut berisi penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Rifqinizami menilai kabar ini sangat positif, mengingat Basuki adalah seorang ahli di bidang infrastruktur di Indonesia. Ia berharap dengan ditunjuknya Basuki, pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga cita-cita untuk menciptakan IKN yang modern dan berkelanjutan dapat segera terwujud.
“Dalam konteks budgeting, kami berharap Otorita IKN yg merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur,” kata Rifki kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024.
Rifqinizami Karsayuda menegaskan bahwa Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi sikap dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menargetkan agar semua proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun ke depan, yaitu satu tahun sebelum akhir masa pemerintahan periode 2024-2029.
Menurutnya, komitmen tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi. Dengan adanya target yang jelas, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut dengan lebih efektif dan efisien.
“Karena itu, kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami memiliki, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan,” kata dia.
Istana Negara IKN, Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi II DPR RI berencana untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna mengevaluasi persiapan dan kemajuan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan ini juga akan mencakup pemeriksaan terhadap penataan kawasan yang dibiayai melalui investasi non-APBN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam kurun waktu empat tahun. Pernyataan ini disampaikan dalam retret bersama Kabinet Merah Putih (KMP), di mana Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan tersebut untuk mencapai target yang telah ditentukan.
Pesan tersebut kemudian dibagikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, melalui unggahan di Instagram setelah menerima pengarahan dari Presiden Prabowo pada sesi terakhir di hari kedua pembekalan anggota KMP. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melibatkan semua pihak dalam proses pembangunan IKN demi tercapainya tujuan bersama.
“Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik”. Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” katanya dikutip dari Instagramnya @rajaantoni.
( Sumber : viva.co.id )
